PBNU Tegaskan Sikap: Berikan Klarifikasi dan Tindakan Tegas

PBNU Tegaskan Sikap: Berikan Klarifikasi dan Tindakan Tegas
l-andvineyards.com – PBNU Tegaskan Sikap: Berikan Klarifikasi dan Tindakan Tegas. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengadakan konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024. PBNU mengambil langkah ini untuk menyampaikan sikap mereka mengenai perkembangan dan situasi terkini di Gaza, Palestina, setelah lima kadernya bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang biasa di panggil Gus Yahya, menyampaikan permintaan maaf atas tindakan yang di lakukan oleh lima kader NU tersebut. Meski kunjungan mereka ke Israel bukan atas nama PBNU, Yahya tetap meminta maaf.

Menurut Yahya, tindakan mereka untuk menjalin hubungan dengan pemerintahan Israel ini juga tidak bisa dibenarkan. “Pertama, saya ingin memohon maaf kepada masyarakat luas bahwa ada beberapa orang dari Nahdlatul Ulama yang baru-baru ini pergi ke Israel untuk melakukan keterlibatan di sana,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers, Selasa, 16 Juli 2024.

Pada kesempatan itu, PBNU juga mengutarakan berbagai pandangan mereka terkait lima kader yang bertemu dengan Presiden Israel. Berikut tiga poin penting dari pernyataan PBNU:

1. Tegaskan Tidak Ada Mandat Kelembagaan

Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak mendapatkan informasi terkait kunjungan lima kadernya ke Israel. Dia menyatakan bahwa tidak ada mandat resmi maupun pembicaraan kelembagaan terkait kunjungan tersebut.

“Kami telah menerima konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa personel yang berangkat ke Israel sama sekali tidak mengetahui hal ini, tidak ada mandat resmi, dan tidak ada pembicaraan kelembagaan,” jelas Yahya.

Karena itu, Yahya menegaskan bahwa kunjungan lima warga NU tersebut merupakan keputusan pribadi mereka. “Tindakan yang di lakukan oleh kader yang berangkat ke Israel tersebut adalah tanggung jawab pribadi mereka dan tidak ada hubungannya dengan lembaga,” tambahnya.

Lihat Juga:  Larangan Rokok Eceran: Dampak dan Reaksi di Kota Pontianak

PBNU Tegaskan Sikap: Berikan Klarifikasi dan Tindakan Tegas

2. PBNU Buka Peluang Berikan Sanksi

PBNU menyatakan bahwa mereka membuka peluang untuk memberikan sanksi kepada lima kadernya yang menemui pimpinan negara Zionis tersebut. Oleh karena itu, Gus Yahya menegaskan bahwa lembaga NU tempat bernaung masing-masing kader yang berkunjung ke Israel akan menangani sanksi.

“Soal sanksi, lembaga masing-masing akan menangani prosesnya, dan PWNU DKI yang akan menjalankan prosesnya,” ujar Yahya.

Kelima kader NU yang di sebutkan adalah Zainul Maarif, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) dan bagian dari Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta; Munawir Aziz, sekretaris umum persatuan pencak silat NU, Pagar Nusa; Nurul Bahrul Ulum dan Izza Anafisa Dania, anggota Pimpinan Pusat Fatayat NU; serta Syukron Makmun dari PWNU Banten.

Yahya menambahkan bahwa PBNU memiliki aturan yang jelas jika ada kader yang melanggar. Selain itu dia menegaskan bahwa kelima kader yang berkunjung ke Israel telah melanggar aturan mengenai kewajiban bahwa setiap hubungan internasional harus melalui PBNU. “Mereka tidak melakukan itu, nanti akan diproses,” ujarnya.

3. Sanksi PBNU Menunggu Zainul Maarif

Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Ma’arif, menegaskan bahwa Zainul Maarif akan di kenai sanksi terkait kunjungannya ke Israel. Zainul adalah pengurus Lembaga Bathsul Masail NU Jakarta.

Samsul mengatakan bahwa sanksi yang diberikan ini juga akan sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan dibahas dalam rapat. “Jika ada pelanggaran berat seperti menggunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi dan popularitas yang tidak sejalan dengan semangat NU, sanksi akan di jatuhkan,” ujar Samsul.

Samsul juga menyatakan telah berbicara dengan Zainul yang mengklaim lawatan tersebut di lakukan atas inisiatif pribadi untuk penelitian. “Saya sudah bertanya, dan Zainul mengatakan bahwa dia berangkat atas inisiatif pribadi untuk kepentingan penelitian. Namun, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, kami ikut bertanggung jawab,” tambah Samsul.

Lihat Juga:  Bangladesh Resmi Bubar, Yunus Ditunjuk sebagai Penasihat Utama